E-government atau Pemerintahan Elektronik berasal dari kata electronics
government, juga disebut e-gov,
digital government, online government atau dalam konteks tertentu
transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan
pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
E-Government menjadi sangat popular sejalan
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologi – ICT). Berbagai Negara
di belahan dunia berlomba mengimplementasikan kinerja e-Government dengan
strategi yang disesuaikan dengan kondisi social politik serta geografisnya
masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja
pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat
bermanfaat bagi segenap warga negaranya.
E-government adalah tentang penyampaian informasi
pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara on line melalui internet atau alat digital lainnya. e-Government di
definisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan
pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen,
mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih
baik dari sebelumnya (Holmes 2000).
Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert
and Bonham, 2004) mendefinikan e-Government merupakan sebuah cara bagaimana
pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis
web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan
pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan,
serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan
juga bisnis. Dari berbagai definisi ini, umumnya pemerintah-pemerintah setiap
Negara yang ada di dunia yang ini mengimplementasikan Proses E-Government
mayoritasnya menggunakan definisi dari Bank Dunia.
B. Pelaksanaan E-Govermant di INDIA
Beranjak dari Proses Pelaksanaan E-Govermant
di Negara India berawal dari Seorang
Chief Minister provinsi Andhra Pradesh di India bernama Chandrababu Naidu telah
menjadi seorang leader e-government selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Dia
secara konsisten meluangkan waktunya minimal satu jam sehari untuk bicara
masalah teknologi informasi elektronik dan e-government dalam pemerintahan yang
di Pimpinnya.Perhatian dan kesungguhan yang diperlihatkannya telah berhasil
melahirkan sebuah dokumen cetak biru (blueprint) pengembangan Produk E-government
bagi provinsinya. Dengan adanya cetak biru yang jelas tersebut, banyak pihak
yang tertarik untuk berinvestasi di provinsinya. Selain aktif mempromosikan permasalah yang berkaitan
dengan e-government, yang bersangkutan juga turut serta ikut aktif ”memaksa”
segenap para jajarannya untuk belajar menggunakan komputer dan aplikasi untuk
membantu aktivitas kerja mereka sehari-hari.
Apa yang di lakukan Chandrababu Naidu yang
berasal dari Negara India ini merupakan
Pengajaran baik untuk para Pemimpin yang ada di Dunia ini. Dari Pengamatan Tidak
ada proyek e-government yang berjalan dengan mulus. Pada tahap Permulaan dari
Pelaksanaan E-govermant biasanya akan ditemukan sejumlah tantangan dari
berbagai pihak. Sementara pada tahap atau proses konstruksinya dan
implementasinya, akan ditemui berbagai kendala seperti perubahan teknologi,
kurangnya dana, dan lain sebagainya.
Dalam kondisi yang serba kompleks ini,
seorang leader harus mampu secara konsisten menghadapi permasalahan yang ada
dan berusaha mencari potensi solusinya. Daya tahan atau endurance dari seorang pemimpin akan diuji di dalam periode ini.
Bahkan sering kali isu permasalahan Pelaksanaan E-government lebih berbau
politis dibandingkan dengan isu teknis atau yang bersifat content.
Sifat leadership yang diperlihatkan haruslah
benar-benar dijiwai dan Tangguh oleh pelakunya, bukan sekedar suatu perilaku
yang oportunis dalam arti kata hanya dilakukan karena kebetulan sedang
memperoleh tugas terkait dengan Pelaksanaa E-government atau teknologi
informasi di pemerintahan. Seorang e-government champion harus selalu
mempromosikan dan mendukung pengembangan E-government terlepas dari dimana saja
yang bersangkutan ditugaskan. Konsep sustainable leadership ini selain berguna
untuk meningkatkan awareness lebih banyak orang akan perlunya e-government,
juga secara tidak langsung akan menciptakan atau melahirkan sejumlah
leader-leader baru di masa mendatang.
Di Negara India banyak kasus-kasus yang
berhubungan dengan pelaksanaan E-Govermant. Hal ini karna India adalah salah
satu Negara yang memiliki Egoisme untuk menjadikan Negara India sebagai Negara Super power penguasaan Teknologi informasi
kususnya Teknologi yang dapat membatu kinerja Pemerintahan. Oleh sebab itu
banyak Negara-Negara Besar di dunia tertarik untuk melakukan kerja sama.
Contoh kasus (Tamil Nadu di India), proyek
Sustainable Access in Rural India (SARI) adalah sebuah proyek E-Government,
kolaborasi antara universitas di India dan Amerika Serikat sebuah perusahaan
telekomunikasi, dan organisasi non-pemerintah. Staf lokal dan perwakilan
politik elektif tidak terlibat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan
e-services melalui telekiosks masyarakat pedesaan di Tamil Nadu.
Proyek ini bermanfaat untuk membantu
pemerintah daerah untuk mengurangi biaya dan waktu penyediaan pelayanan. Proyek
ini tidak bertujuan untuk mentransfer kembali operasi kantor ke dalam sistem
elektronik, tetapi hanya mengubah sistem layanan kantor depan dengan menerima
dokumen elektronik yang disampaikan dari telekiosks desa.
Pada awalnya, proyek ini didukung oleh
pemerintah dan berhasil dilaksanakan selain itu memberikan manfaat yang
signifikan dari e–services kepada warga. Para telekiosks dioperasikan oleh
pengusaha wiraswasta dan kelompok organisasi non-pemerintah, sementara dukungan
teknis disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Layanan tersebut yang
menyimpan waktu, biaya dan tenaga warga, termasuk dalam mendaftarkan sertifikat
kelahiran dan kematian, aplikasi untuk pensiun hari tua, sertifikat pendapatan
masyarakat, dan pelaporan keluhan umum oleh warga.
Kumar dan Best (2006) menemukan bahwa
alih-alih bekerja untuk mendapatkan apresiasi positif dari telekiosks dari
penduduk desa, staf pemerintah tingkat lapangan tidak memberikan dukungan yang
cukup untuk sistem. Studi menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan muncul dari
rasa takut bahwa staf pemerintah akan melihat erosi kekuasaan mereka sendiri
dan konsekuensi kehilangan pendapatan dari redudansi potensial.
India juga dikenal sebagai negara
pengembangan perangkat lunak (software) dan sumber daya manusia asal India
dipakai bahkan menduduki posisi kunci di perusahaan-perusahaan terdepan di
dunia yang berbisnis di sektor teknologi informasi. Dengan modal itu, tak
mengherankan jika India menunjukkan kecenderungan pemanfaatan e-government yang
meningkat secara signifikan, sedikitnya 15 persen per tahun. Karenanya, ada
nada optimis bahwa India akan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam
hal pemanfaatan e-government. Hal itu telah dimulainya di tingkat regional.
Berdasar penelitian yang dilakukan market
information group, TNS, yang menarik dari penggunaan e-government di India
adalah penggunanya yang mayoritas berusia 35-44 tahun (46%) dan 25-34 tahun
(45%). Termasuk 35% berusia di bawah 25 tahun. Sehingga, walaupun pada
kenyataannya e-government dimanfaatkan untuk segala usia, namun yang terbanyak
adalah orang muda.
Dari penelitian yang sama didapat pula bahwa
pengguna internet pada rentang usia 25-34 dan 35-44 itulah yang lebih banyak
memanfaatkan segala jenis layanan e-government yang disediakan dibanding
rentang usia lainnya. Dan pengguna layanan e-government berjenis kelamin pria
lebih banyak dibanding perempuan. Sedang berdasar jenjang pendidikan, mayoritas
yang memanfaatkan e-government adalah orang-orang terdidik, dimana pengguna
tertinggi berlatar belakang pendidikan tinggi dan pascasarjana.
Adapun jika melihat jenis pemanfaatannya, di
India para pengguna mengakses layanan pemerintahan secara elektronik dengan
berbagai keperluan. Di antaranya adalah untuk mencari informasi dan
downloading. Pencarian informasi di sini termasuk mendapatkan informasi dari
situs-situs pemerintahan dan hasil cetakan formulir yang dipunyai kemudian
mengirimkannya lewat pos maupun mesin faksimili. Penggunaan lainnya adalah
memberikan informasi pribadi maupun keluarga untuk disampaikan ke pemerintah
seperti formulir pajak yang sudah diisi, aplikasi layanan-layanan maupun
perubahan alamat.
Kemudian, e-government juga untuk
dimanfaatkan untuk membayar tagihan-tagihan yang terkait dengan pemerintahan
serta melibatkan penggunaan kartu kredit atau rekening bank semisal untuk
membayar surat ijin mengemudi, pembayaran sampah maupun pelanggaran lalu
lintas. Tak ketinggalan, e-government juga digunakan masyarakat di sana untuk
mengekspresikan serta berpartisipasi dalam konsultasi antara komunitas dengan pemerintah.
Di India, e-government berperan sebagai
katalis transformasi di India. Hal itu bisa dilihat di Kerala, kota kecil di
Barat Daya India, yang berdiri pada tahun 1956. Pemerintah Daerah Kerala dan
Pemerintah Pusat begitu mendukung Kerala dengan teknologi, finansial, struktur
bisnis model dan proses reengineering untuk mengimplementasikan proyek-proyek e-government
yang spesifik.
Jadilah Kerala kini menikmati teledensitas
telepon yang paling tinggi di India. Semua sentral telepon telah berganti dari
analog ke digital. Kerala juga mempunyai dua gerbang kabel bawah laut dengan
kapasitas bandwidth 10 giga bits per detik, yang menangani sekitar 70 persen
dari trafik komunikasi data nasional. Kerala juga berhasil mengatasi kegagapan
masyarakat akan teknologi informasi dan menelurkan sekitar 4000 insinyur tiap
tahunnya.
Dengan menyiapkan masyarakat, prioritas dan
sumberdaya yang ada, serta kemauan politik, e-government di Kerala dapat
mempromosikan pembanguan ekonomi dan good governance untuk membantu warga dan
kalangan bisnis menemukan kesempatan-kesempatan baru. E-government merupakan
katalis transformasi dari birokrasi era industri ke era informasi.
Bayangkan, tanpa e-government, maka banyak
proses bisnis membutuhkan jalan berliku dan dilakukan secara manual. Tak heran,
dengan cara seperti itu, dibutuhkan waktu 1-10 tahun untuk mendapatkan
persetujuan. Tentu saja, jika hal itu didiamkan berlarut-larut, maka Kerala
akan ditinggal para investor yang lebih memilih lingkungan bisnis yang lebih
atraktif dan efisien dalam pengurusan perijinan dan segala macamnya. Sebab
dalam ekonomi global, pemerintah lokal dan nasional secara aktif berkompetisi
untuk mendapatkan investasi, pekerjaan dan juga pajak.
Peran strategis lain dari pengembangan
e-government di India adalah untuk transparansi dan melawan korupsi. Untuk
peran tersebut, implementasi bukti nyata dapat dilihat dengan apa yang terjadi
di Karnataka dan Gujarat yang masing-masing mengimplementasikan komputerisasi
data pertanahan dan komputerasi pos-pos pengecekan.
Dengan proyek berlabel “Bhoomi” sebagai
layanan online data pertanahan di Karnataka memperlihatkan bagaimana database
pemerintahan begitu terbuka yang memungkinkan pemberdayaan warga masyarakat
dari keputusan yang sewenang-wenang. Di Karnataka, ada sekitar 20 juta data
yang dimiliki 6,7 juta petani yang telah terkomputeriasi.
Sebelumnya, petani harus mencari akuntan
pedesaan yang sulit ditemui karena tugasnya yang terus berkelilin dari satu
desa ke desa lain, untuk mendapatkan salinan dokumen yang dibutuhkan untuk
banyak keperluan semisal pinjaman bank. Seitdaknya, dibutuhkan waktu 3-30 hari
untuk mendapatkan dokumen tersebut dengan biaya 100-2000 Rupee, tergantung
kepentingan dokumen bagi petani dan ukuran tanah. Sementara untuk perubahan
data dibutuhkan waktu 1-2 tahun memperbaharui dokumen yang dimaksud.
Melalui proyek Bhoomi, kopi salinan dari
dokumen bisa didapatkan secara online dengan memasukkan nama pemilik atau nomor
persil pada kios-kios komputer di 180 kantor badan pertanahan dengan biaya
hanya 15 Rupee. Para petani juga dapat melihat aplikasi mutasi tanah melalui
komputer layar sentuh yang tersedia. Selain itu, secara bertahap, database
pertanahan juga mulai di-upload sehingga dapat dilihat melalui situs internet.
Dari evaluasi yang dilakukan tim independen,
didapat hasil bahwa program Bhoomi telah meningkatkan layanan pemerintahan dan
menekan korupsi. Selama periode 12 bulan, 5,5 juta petani telah membayar 15
Rupee sehingga menjadi pemasukan bagi negara sekitar 82,5 juta Rupee atau
sekitar Rp. 15 miliar.
Gujarat juga merasakan manfaat pengembangan
e-government dengan menghadirkan komputerisasi di sepuluh pos pengecekan
antarkota menuju Kota Gujarat. Tujuan pengecekan adalah menginspeksi beban
muatan truk-truk yang masuk dan validitas dokumen. Jika dibandingkan, dengan
sistem manual hanya didapatkan dua persen truk yang diketahui kelebihan muatan,
namun dengan komputerisasi termasuk menggunakan jembatan timbang elektronik,
100 % truk-truk yang kelebihan dapat dikenai penalti.
Dengan mengurangi korupsi di jembatan timbang
tersebut, denda yang didapat pun secara signifikan meningkat. Selama tiga tahun
uang denda yang didapat hingga mencapai 50 juta Dolar Amerika Serikat. Hanya
saja, sayangnya, kemudian pimpinan proyek ini dipindahkan, dan operator swasta
yang menjalankan sistem tersebut angkat kaki karena tidak diperpanjangnya
kontrak akibat perselisihan pembayaran. Dan karena korupsi tidak secara murni
hanya menyangkut administrasi dan satu sisi saja, pendapatan memang tetap pada
angka 50 juta dolar Amerika Serikat, namun angka itu didapat saat sistem tidak
bekerja. Disebut-sebut sesungguhnya angka itu hanyalah 10% dari denda yang berhasil
dikumpulkan. E-government di India juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat
complain jika ada sesuatu yang tidak disukai masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan
dibuatkan situs khusus (complaints.mdconline.gov.id) yang telah diluncurkan. Aplikasi
yang dibangun Banglore-based eGovernments Foundation didesain untuk untuk
menerima keluhan dari warga masyarakat pada beberapa layanan yang disediakan Municipal Corporation of Delhi (MDC),
dan juga menelusuri bagaimana pelayan publik merespons keluhan yang
disampaikan.
Pemerintah India mempunyai rencana besar
dengan menyiapkan rencana pembangunan lima tahun (2002-2005). Termasuk dalam
rencana tersebut adalah membangun portal sebagai one stop destination untuk akses
informasi publik dan membuat database warga negara dan menerbitkan smart card,
yang memungkinkan berfungsi sebagai kartu multifungsi: untuk membayar tagihan,
pemilu elektronik dan pembuatan ataupun perpanjangan passport. Dana yang
dialokasikan untuk proyek database itu sendiri mencapai 130 juta Dolar Amerika
Serikat.
Namun begitu, konsep-konsep tersebut sebagian
kecil sudah terealisasikan. Seperti di Kota Andra Pradesh, sebelah Selatan
India, yang telah berubah menjadi zona high-tech. Pemerintah Daerah di sana
selama tiga tahun menyiap infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan
untuk kemudian membangun “i-community”. Dengan memberikan layanan pemerintahan
secara elektronik seperti pembayaran tagihan, registrasi kelahiran dan
kematian, koneksi ke sekolah lokal maupun rumah sakit, termasuk juga layanan
kesehatan dan pertanian.
Hanya saja, mengingat sumber daya manusia
yang berlebih di India, banyak pekerja yang memprotes keberadaan proyek
i-community ini. Karenanya, konsep yang dikembangkan di Andra Pradesh terlihat
akan sulit untuk bisa dijadikan percontohan di daerah-daerah lain. Apalagi,
pada kenyataannya, banyak pegawai negara yang tidak mengerti bagaimana cara
menggunakan komputer atau mengaksesnya.
Persoalan di Andra Pradesh, di atasi Kota
Banglore dengan menempatkan komputer di tiap departemen, membuat situs untuk
tiap distrik dan melatih para pegawai negara di sana agar bisa menggunakan
teknologi informasi. Selain itu, dibangun pula 225 pusat pelatihan di seluruh
kota untuk mengedukasi pelajar, perempuan dan keluarga dengan pendapat rendah
tentang manfaat teknologi informasi. Rencana berikutnya adalah menyiapkan 7.500
kios informasi di seluruh penjuru wilayah.
Dalam pengembangan infrastruktur, yang
menarik adalah India mungkin berbeda dengan negara-negara lain seperti
Indonesia yang jaga image untuk tidak bekerja sama dengan vendor-vendor
tertentu, India bekerja sama dengan beberapa vendor. Misalnya saja IBM yang
membangun e-government center di Gurgaon. Pusat e-government menawarkan
teknologi, dukungan dan infrastruktur untuk membantu pemerintah dan provider
layanan untuk mendesain, membangun dan melakukan pengujian konsep aplikasi
layanan pemerintahan secara elektronik di sana.Bahkan IBM menghadirkan
e-district pertama di India, yaitu di distrik Tiruvar di Tamil Nadu.
Begitu juga dengan Oracle yang terlibat dalam
proyek e-government di 28 kota di India. Beberapa proyek yang sukses dengan
memanfaatkan teknologi Oracle di antaranya adalah eSeva di Andhra Pradesh yang
menydiakan layanan pemerintah ke warga masyarakat hingga mencapai sejuta
transaksi per bulannya, kemudian juga pada Jawatan Kereta Api India yang
menangani 75 ribu pemesanan tiap bulannya untuk 74 kota. Oracle juga
meluncurkan E-Governance Center of Excellence, yang akan menyediakan platform
untuk membangun model aplikasi e-governance.
Tak ketinggalan adalah perusahaan dunia,
Microsoft. Dalam kunjungan ke India tahun 2002, Bill Gates menyatakan bahwa
perusahaannya akan menginvestasikan 400 juta Dolar Amerika Serikat di India
yang dalam tiga tahun akan ditingkatkan. Investasi itu akan digunakan untuk
pendidikan, kerja sama, inovasi teknologi dan ekspansi Microsoft Development
Center, setelah dibangun di Kanada. Jadilah kini India sebagai salah satu dari
Microsoft center yang ada di dunia. Hal yang sama, untuk mebangun Microsoft
center, sempat ditawarkan Indonesia saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
bertemu dengan Bill Gates di Amerika Serikat bulan Mei lalu.
Namun hingga kini belum jelas bagaimana
kelanjutan ajakan Indonesia itu. Apalagi hal itu tentu akan menjadi
kontradiksi, sebab di lain pihak pemerintah sendiri begitu menggembar-gemborkan
untuk menggunakan produk open source dengan program bertajuk Indonesia Go Open
Source (IGOS), sehingga penggiat IGOS pun berkeberatan dengan keinginan
pemerintah bekerja sama dengan Microsoft. Belajar dari India, dengan sumberdaya
teknologi informasi yang pada kenyataannya jauh lebih baik daripada Indonesia,
agaknya bantuan, kerja sama maupun investasi, selama itu menguntungkan untuk
kemajuan bangsa, bermanfaat dalam mengembangkan sumber daya manusia, perlu
mendapat pertimbangan tersendiri. (By.NZ)
Daftar
Pustaka
1. Blogspot
Civitas Akademi FISIP Untirta site : Nurmayanti, Santi; 2014; Adaptasi
Organisasi Mempertahankan Teknologi Informasi (Kasus E-Goverman di Negara
Berkembang.
2. Indrajit,
Richardus eko, Dr: 2007; Elektric Goverant
in Action (Strategi Implementasi di beberapa Negara): OPTICOM.
3.
Blogspot
Sutadi, Heru: 13 Juni 2009: Belajar ITC Dari India: Majalah E-Indonesia.
----------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar